Alun-alun Lamongan

Pelelangan ikan Brondong

WISATA BAHARI LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN DAN PERSELA MERAIH PIALA JUARA 1 GUBERNUR CUP

 

SOSIALISASI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yakni memberikan/menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap produk-produk hukum yang telah disahkan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sebagai warga negara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Lamongan dan Dinas Kesehatan Lamongan mengadakan kegiatan Sosialisasi Produk Perundang-Undangan. Kegiatan ini dilakukan di 6 (enam) kecamatan diantaranya:
1. Kec. Sambeng (11-10-2016)
2. Kec. Modo (12-10-2016)
3. Kec. Sukodadi (13-10-2016)
4. Kec. Pucuk (18-10-2016)
5. Kec. Turi (19-10-2016)
6. Kec Karanggeneng (20-10-2016)
Diikuti oleh unsur Ketua Penggerak PKK Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, dan Karangtaruna setempat masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) orang. Acara dibuka oleh Bapak Camat setempat kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun Materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) Kabupaten Lamongan ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lamongan
img_1701p_20161012_111231
_mg_1832
_mg_1804
img_1772
_mg_1879
_mg_1876_mg_1896

KEGIATAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

Salah satu dari kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah mengadakan Penyuluhan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dan didasarkan atas Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tanggal 9 Februari 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum untukkemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan, dan tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (Peraturan Perundang-undangan) sehingga akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
Peserta kegiatan disetiap desa berjumlah 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari unsur: Peragkat Desa, PKK Desa, Lembaga Permusyawaratan Desa, Karang taruna, dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
Materi yang disampaikan yaitu:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9 Tahun 1975, Pertauran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perllindungan Anak
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Ttentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
sebagai Narasumber adalah Tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Lamongan dan lembaga Sosial Masyarakat Asosiasi Permpuan Lamongan (LSM APEL).
tukkerto-deket-5des16-2
tukkerto-deket-5des16-1
turi-turi-6des16-1
turi-turi-6des16-2
jatirejo-tikung-7des16-2
jatirejo-tikung-7des16-1
german-sugio-13des16-2
german-sugio-13des16-1
simbatan-sarirejo-14des16-2simbatan-sarirejo-14des16-1

BIMBINGAN TEKNIS KE PPAT an BAGI PEMBANTU PPATS KECAMATAN DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

IMG_3499
IMG_3570
IMG_3606
Bertempat di Ruang pertemuan Shaba Dhyaksa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Jl. KHA Dahlan No 1 Lamongan dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2016. Dalam pelaksanaan bimtek tersebut diikuti sebanyak 100 orang yang terdiri dari : 73 orang Kepala Desa dan 27 Pembantu/Kader Pembantu PPATS Kecamatan.
Adapun Materi yang disampaikan adalah :
1. Tindak pidana Dalam Bidang Pertanahan
2. Teknik dan Tata Cara Pengisian Blanko PPAT berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 8 Tahun 2012
3. Tertib Administrasi di Bidang pertanahan dan perlunya Akta PPAt sebagai Syarat Peralihan Hak
4. Kedudukan hukum danfungsi Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Hukum Pertanahan Indonesia
5. Peran dan fungsi bagian hukum Setda Kabupaten Lamongan

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

IMG-20160526-WA0000
IMG-20160526-WA0003

BAGIAN HUKUM BERSAMA TIM PANSUS DI RUANGAN KOMISI D DPRD KAB LAMONGAN

IMG_20151221_140419 IMG_20151222_120046 IMG_20151223_120755

Pembahasan Raperda 2015 tentang Raperda tentang Menara Telekomunikasi dan Raperda Pedagang Kaki Lima

BAGIAN HUKUM MELAKSANAKAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015

DSC_1173 DSC_1176 DSC_1179 DSC_1180

BIMBINGAN TEKNIS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015 KAB.LAMONGAN

IMG_2053 IMG_2056 IMG_2121 IMG_2142

SOSIALISASI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015 KAB.LAMONGAN

IMG_0239 IMG_0270 IMG_0226 IMG_0159 IMG_0139 IMG_0184

KLIK >>Sosialisasi 2015 dokum<<

 

KEGIATAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM TAHUN 2015

IMG_1727 IMG_1567 IMG_1705 IMG_1622 IMG_1654 IMG_1842

A. Dasar Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum ini sebagai tindak lanjut dan didasarkan atas Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tanggal 9 Februari 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007.

B. Latar Belakang
Dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah , komprehensif dan berkesinambungan. maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan terhadap budaya hukum. Perencanaan program dan pelaksanaan konkret kegiatan penyuluhan dan pembinaan desa sadar hukum telah dilakukan setiap tahun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat.

c. Tujuan Kegiatan
Tujuan utamanya adalah agar masayarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan, dan tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan) sehingga akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

D. Waktu dan tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2015 diadakan pada bulan September tahun 2015, di tempatkan kan di 6 (enam) desa di 6 (enam) kecamatan diataranya :
1. Kecamatan Lamongan Tanggal 01 September 2015
2. Kecamatan Deket Tanggal 03 September 2015
3. Kecamatan Tikung Tanggal 07 September 2015
4. Kecamatan turi Tanggal 08 September 2015
5. Kecamatan Sukodadi Tanggal 09 September 2015
6. Kecamatan Karanggeneng Tanggal 10 september 2015

E. Peserta
1. Perangkat Desa
2. PKK Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Karang Taruna
5. Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat

F. Narasumber/Pemberi Materi
Narasumber disampaikan oleh Tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,dan Lembaga Sosial Masyarakat Asosiasi Perempuan Lamongan (LSM APEL) dengan materi sebagai berikut :
1. Undang-undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam)
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BIMBINGAN TEKNIS KE PPAT AN BAGI PEMBANTU PPATS KECAMATAN DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

IMG_0171 IMG_0077

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPAT dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2015, bertempat di Ruang Pertemuan ”Sabha Dhyaksa” Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Jl. KH.A. Dahlan No. 01 Lamongan.
B. Peserta
Jumlah peserta dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek PPAT tahun 2015 adalah sebanyak 100 (seratus) orang, yang terdiri dari :
1. 73 orang Kepala Desa.
2. 27 orang Pembantu PPATS Kecamatan.
C. Materi
Materi Bimtek PPAT tahun 2015 disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi, adapun materi yang telah disampaikan kepada Peserta Bimtek PPAT tahun 2015, adalah:
1. Kedudukan hukum dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Hukum Pertanahan Indonesia.
2. Teknik dan tata cara Pengisian Blanko PPAT berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 8 Tahun 2012.
3. Tindak Pidana Dalam Bidang Pertanahan.
4. Peran dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan.

D. Narasumber (Pemberi Materi)
Dalam pelaksanaan Bimtek PPAT Tahun 2015, Narasumber yang menyampaikan materi-materi, sebagai berikut :
1. IPPAT Kabupaten Lamongan
2. Polres Lamongan
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PEMAJUAN HAM DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

2015-06-10 10.40.18 2015-06-10 08.46.20

 

Rapat koordinasi pelaksanaan pemajuan HAM di provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 bertempat di Ruang Rapat Binaloka Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya tanggal 10 Juni 2015

LAMONGAN TEMPO DOELOE BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

2015-06-12 09.27.54
IMG20150611181926

-